Beranda Berita 200 Ribu Go-Jek Selamat

200 Ribu Go-Jek Selamat

353

Menhub Melunak, Cabut Larangan Ojek Online

otobandung.com– Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melunak atas penggunaan sarana roda dua untuk angkutan umum. Setelah sehari sebelumnya tegas melarang, kemarin (18/12), Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mempersilakan kendaraan roda dua itu untuk beroperasi.

MIFTAHULHAYAT/JAWA POS  BERNAFAS LEGA: Pengendara ojek online saat melintas di jalan Sudirman, Jakarta, kemarin (18/12). Menteri Perhubungan Ignatius Jonan akhirnya kembali mengizinkan kembali ojek berbasis online tersebut melayani masyarakat. Namun demikian pemerintah tetap berharap ojek online bisa memerhatikan risiko berkendara.
MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

BERNAFAS LEGA: Pengendara ojek online saat melintas di jalan Sudirman, Jakarta, kemarin (18/12). Menteri Perhubungan Ignatius Jonan akhirnya kembali mengizinkan kembali ojek berbasis online tersebut melayani masyarakat. Namun demikian pemerintah tetap berharap ojek online bisa memerhatikan risiko berkendara.

Keputusan ini diambil setelah mempertimbangakan kondisi layanan transportasi publik yang kini belum memadai secara baik. Terutama, untuk masyarakat yang berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Kondisi itu pun menciptakan adanya kesenjangan lebar, antara kebutuhan transportasi publik dan kemampuan menyediakan angkutan publik yang layak dan memadai. Kesenjangan itulah yang selama ini diisi oleh layanan roda dua. Atas dasar itu, Jonan mempersilahkan kendaraan roda dua, ojek dan transportasi umum berbasis aplikasi tetap beroperasi. ”Kalau mau diangkat solusi sementara ya silakan, sampai transportasi publik bisa baik. Tapi tidak bisa jadi solusi umum,” ujarnya di Kantor Kementerian Perhubungan di Jakarta, kemarin (18/12).

Lampu hijau yang diberikan untuk layanan transportasi ojek berbasis online ini dimintanya segera ditindaklanjuti. Pihak-pihak bersangkutan diimbau untuk berdiskusi dengan kepolisian terkait sistem keselamatan saat di jalan.

Soal larangan beroperasi, Jonan mengaku bukan keputusan pribadi. Dia hanya menjalankan peraturan yang telah tertulis dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Dalam peraturan itu, roda dua memang tidak dimasukkan untuk angkutan publik. Pertimbangannya, soal risiko keselamatan saat menggunakan roda dua sebagai angkutan umum.

”Memang UU tidak mengakomodir, karena kendaraan roda dua tidak layak (jadi angkutan umum, Red). Itu UU juga bukan saya yang buat. Sudah ada sejak 2009,” ungkap mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) ini.

Dia menampik anggapan soal tidak pro soal kreativitas anak bangsa pada aplikasi yang dibuat. Dia menegaskan, dia sangat mendukung karena dirasa efisien. Tapi, ada beberapa catatan yang juga harus jadi pertimbangan. Yakni, adanya pengguna aplikasi yang tidak mendaftarkan diri mereka untuk izin sebagai penyedia transportasi. Padahal, itu wajib seperti amanat UU 22/2009.

Salah satunya, Uber taksi. Banyak mobil pribadi yang difungsikan sebagai angkutan. Jonan memandang itu salah. ”Harusnya diurus izinnya. Kalau tidak, maka yang resmi akan protes. Urus saja, kan selesai,” tegasnya.

Disinggung soal roda dua resmi dijadikan angkutan umum, Jonan mengatakan, harus mengubah UU 22/2009 terlebih dahulu. Lalu, mungkinkah itu dilakukan? Dia hanya menjawab, belum ada rencana. Selain itu, ia akan meminta arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlebih dahulu.

Larangan beroperasinya ojek online seperti Go-Jek memang langsung direspons Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pagi kemarin, melalui akun resmi Twitter @jokowi, presiden menyebut jika ojek masih dibutuhkan masyarakat. ”Saya segera panggil Menhub. Ojek dibutuhkan rakyat. Jangan karena aturan rakyat jadi susah. Harusnya ditata -Jkw.”

Dimintai tanggapan lebih lanjut, Jokowi mengatakan jika aturan tidak boleh menghambat inovasi serta memutus akses masyarakat pada sarana transportasi alternatif seperti Go-Jek. ”Aturan itu yang buat siapa sih? Nah, yang buatkan kan kita. Sepanjang itu dibutuhkan masyarakat, saya kira nggak ada masalah,” ujarnya usai pemberian penghargaan pendonor darah di Istana Bogor kemarin.

Jokowi mengakui, aturan perundang-undangan memang mengatur jenis-jenis kendaraan yang bisa menjadi angkutan umum dan ojek tidak masuk di dalamnya. Namun demikian, pemerintah juga memahami jika hingga saat ini belum mampu menyediakan sarana transportasi massal yang memadai dan nyaman. ”Jadi bisa dibuat transisi dulu sebelum angkutan massal kita bagus,” katanya.

Jokowi menyebut, ojek online merupakan kreasi dan inovasi anak-anak muda yang patut didukung. Apalagi, layanan yang disediakan terbukti sangat diminati dan membantu masyarakat. ”Jadi yang mesti dilakukan Kemenhub adalah membina dan menata agar keselamatan penumpang tetap terjaga,” jelasnya.

Selama ini, Jokowi memang berkali-kali memuji inovasi para anak muda di bidang teknologi informasi. Bahkan, Jokowi juga mengajak CEO Gojek Nadiem Makarim ikut dalam lawatannya ke Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu untuk diperkenalkan dengan inovator-inovator dari AS. Selain itu, Jokowi juga pernah mengundang para pengemudi ojek online maupun ojek pangkalan untuk makan siang di Istana Negara.

VP Marketing PT Go-Jek Pingkan Irwin menyatakan, pihaknya mengapresiasi ketegasan Presiden Joko Widodo yang membatalkan pengumuman keputusan Menteri Perhubungan. Pihak perusahaan menilai bahwa Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla sangat mengerti aspirasi masyarakat.

”Sebab dukungan masyarakat, 200 ribu mitra Go-Jek bisa tetap memiliki matapencaharian dan mendukung dan keluarga mereka. Kami merasa Keputusan Presiden Joko Widodo merupakan suara rakyat dan bukti kemenangan ekonomi kerakyatan. Kami yakin, pemerintah bisa satu suara untuk memperjuangkan kepentingan rakyat,” terangnya.

Ke depan, lanjut dia, pihaknya bersama mitra pengemudi mengaku bakal meningkatkan layanan dan komitmen terhadap ketertiban dan profesionalisme. Dia tak menampik ada beberapa kesalahan dalam proses pengembangan perusahaan. ”Namun, sebagai perusahaan yang tumbuh, wajar bila masih banyak yang belum mengerti. Kami secara proaktif akan berdiskusi dengan pemerintah dan memperjuangkan kepentingan mitra, pelanggan, dan masyarakat,” tandasnya.

Group VP of Marketing GrabTaxi Holdings Cheryl Goh berpendapat, aplikasi layanan transportasi online merupakan model bisnis baru yang tengah berkembang di seluruh penjuru dunia. Model bisnis tersebut berkembang untuk mengatasi tuntutan layanan transportasi yang semakin bertumbuh

”Kami percaya bahwa perusahaan penyedia apikasi layanan transportasi online perlu berkolaborasi bersama dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan. Hal itu untuk mendukung transformasi sistem transportasi di Indonesia. Serta, menyediakan akses terhadap layanan transportasi yang aman dan terjangkau bagi semua orang,” ujarnya dalam keterangan resmi kemarin (18/12).

Dia menilai. kepentingan para pengemudi dan penumpang yang harus menjadi titik fokus dari transformasi transportasi. Disinilah titik berat yang membawa peran pernting bagi model bisnis baru tersebut. ”Kami yakin bahwa pengemudi juga memberikan dampak positif terhadap masyarakat dalam menghantarkan layanan,” ungkapnya.

Dia menegaskan, perusahaan penyedia aplikasi seperti GrabTaxi sudah pasti berusaha menjamin unsur keamanan dan keselamatan. Pasalnya, perusahaan tersebut sama sekali tak mempunyai armada kendaraan. Hal tersebut sudah dilakukan dengan upaya investasi senilai Rp 84 miliar untuk mengembangkan fitur-fitur keselamatan baru dan pelatihan untuk para pengemudi. ”Kami melakukan pemeriksaan latar belakang dan program pelatihan yang ketat untuk seluruh pengemudi. Juga menyediakan asuransi untuk pengemudi dan pelanggan,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu sopir Go-Jek, Wahyudin menilai, tidak ada dasarnya Menhub melarang Go-Jek beroperasi. Sebab, Gojek tidak melanggar peraturan. Malah, kehadirannya dianggap sangat membantu masyarakat. ’’Kami tidak merugikan pihak manapun,’’ kata sopir yang tinggal di kawasan Bandung Timur ini.

Meski begitu, dia ingin pemerintah dan manajemen Go-Jek berkoordinasi untuk mencari solusi baru. Supaya tidak terjadi gesekan antara sopir Go-Jek dan ojek.

Mengenai hal ini, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil juga berkomentar. Dia menyarankan pemerintah mengakomodasi kepentingan masyarakat yang masih membutuhkan keberadaan ojek online dengan mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. ’’Saran saya, harusnya regulasi yang mengakomodasi. Jadi yang diinovasi itu regulasinya,’’ ujarnya.

(mia/owi/bil/tam/rie)

Tinggalkan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here