Polemik Aturan Modifikasi

Polemik Aturan Modifikasi

493
BERBAGI

Halo Jang!  Kisruh mengenai aturan modifikasi sepeda motor  dan mobil belakangan ini, mengundang pro dan kontra di masyarakat. Para pemilik kendaraan, penggemar modifikasi serta pelaku usaha modifikasi jelas mempertanyakan aturan modifikasi  tersebut.

Menurut aturan yang berlaku, modifikasi adalah perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 juncto Pasal 123 ayat (1) huruf b juncto Pasal 131 huruf (e) PP No 55/2012.

Pelanggaran aturan tersebut, menurut Pasal 175 ayat 2 huruf a UU, akan diberikan peringatan sebanyak tiga kali dengan jangka waktu masing-masing 30 hari kalender. Setelah peringatan tidak digubris, pelanggar dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 24.000.000.

Sesuai aturan yang tertulis pada pasal 277 jo Pasal 316 ayat (2) UU No 22/ 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp 24 juta. Pasal tersebut memuat larangan modifikasi kepada kendaraan yang diubah bentuknya.

Mengenai maksud perubahan bentuk dalam modifikasi, lebih detailnya diterangkan pada Hal itu sesuai dengan Pasal 131 huruf e dan pasal 132 ayat (2) dan ayat 7 PP No 55 Tahun 2012 tentang kendaraan Jo Pasal 50 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa kendaraan yang dimodifikasi sehingga menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin dan kemampuan, daya angkut, wajib dilakukan uji tipe untuk memperoleh sertifikat.

Poin-poin yang ditekankan dalam aturan mengenai modifikasi tersebut antara lain:

  1. Modifikasi kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari APM (Agen Pemegang Merk) kendaraan tersebut.
  2. Modifikasi kendaraan bermotor wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh Kementrian Perindustrian.
  3. Kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi wajib didaftarkan kepada Kesatuan Polri pelaksana registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pada kantor Samsat untuk memperoleh STNK baru yang sesuai dengan perubahan kendaraan bermotor dimaksud.

Untuk meluruskan kabar simpang siur yang beredar di masyarakat, pihak kepolisian memberikan penjelasan soal aturan modifikasi yang berlaku. Pihak Kepolisian menyatakan bahwa aturan modifikasi yang dikedepankan bukan berarti modifikasi dilarang di Indonesia sehingga bisa menghambat bisnis dan kreativitas sebagai efeknya.

“Polisi tidak melarang orang memodifikasi, hanya menertibkan dan undang-undang ini sebenarnya sudah lama. Mau memodifikasi silahkan saja,” kata Kombes Pol Unggul Sedyantoro selaku Analis Kebijakan Korlantas Polri dalam pesannya kepada awak media.

TIDAK ADA KOMENTAR

Tinggalkan Komentar